banner 728x250

DIDUGA PEREDARAN OBAT DAFTAR G MARAK DI JALAN RAYA SERANG CIBARUSAH, KAPOLRES METRO BEKASI DIMINTA TURUN TANGAN

Redaksi
banner 120x600
banner 468x60

BEKASI – Dugaan peredaran obat-obatan keras atau yang dikenal dengan istilah obat daftar G kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran obat keras tersebut disorot di kawasan Jalan Raya Serang Cibarusah, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

 

banner 325x300

Informasi mengenai dugaan peredaran obat keras tersebut menimbulkan keresahan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, peredaran obat-obatan tertentu yang masuk dalam kategori obat keras harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa memenuhi persyaratan.

 

Masyarakat pun mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat penegak hukum (APH) terhadap dugaan aktivitas tersebut. Jangan sampai muncul kesan bahwa praktik peredaran obat keras berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

 

Padahal, penyalahgunaan dan peredaran obat keras secara ilegal berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.

 

KAPOLRI DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA SERIUS

 

Pemberantasan penyalahgunaan obat keras membutuhkan keseriusan seluruh jajaran aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengawasan, penyelidikan, dan penindakan apabila ditemukan unsur pelanggaran.

 

Dalam hal ini, Kapolres Metro Bekasi diminta segera mengambil langkah konkret dengan memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap informasi dugaan peredaran obat keras di Jalan Raya Serang Cibarusah.

 

Apabila ditemukan bukti adanya penjualan obat keras tanpa kewenangan atau pelanggaran ketentuan distribusi, aparat diharapkan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.

 

ANCAMAN PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS ILEGAL

 

Perlu diketahui, pengaturan mengenai sediaan farmasi dan praktik kefarmasian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

 

Beberapa ketentuan hukum yang relevan antara lain:

 

1. Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar.

 

2. Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengatur ketentuan pidana terkait praktik kefarmasian yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ketentuan tersebut perlu diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis obat, perizinan, serta unsur pelanggaran yang ditemukan.

 

JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MENJADI KORBAN

 

Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi dugaan peredaran obat keras di kawasan Cikarang Selatan.

 

Penelusuran dan pengawasan di lapangan perlu segera dilakukan untuk memastikan apakah benar terdapat praktik penjualan obat keras yang melanggar hukum.

 

Kapolres Metro Bekasi diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.

 

Jangan sampai peredaran obat keras ilegal menjadi persoalan berkepanjangan tanpa penanganan yang jelas.

 

Tim Redaksi

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAGE TOP