SEMARANG — Dalam waktu satu bulan saja, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan energi bersubsidi pemerintah sekaligus aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan negara. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Kegiatan pengungkapan berlangsung pada periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, dan dipaparkan langsung oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Turut hadir Kepala Dinas ESDM Jateng, jajaran pimpinan Pertamina Patra Niaga, serta para Kapolres se-Jawa Tengah yang terhubung secara daring.
Secara keseluruhan, polisi mengungkap 59 perkara dengan 79 tersangka, dengan nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp50.078.766.928.
Rinciannya:
– 46 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi — 61 tersangka, diamankan 63.219 liter solar dan pertalite, serta 67 unit kendaraan
– 6 perkara penyalahgunaan LPG 3 kg — 10 tersangka, diamankan 1.163 tabung LPG
– 7 perkara tambang ilegal — 8 tersangka, diamankan 14 truk dan 10 alat berat
Modus yang Terbongkar
Kapolda menjelaskan, para pelaku menjalankan beragam modus cerdik untuk mengeruk keuntungan pribadi:
Pada BBM: Membeli secara berulang di berbagai SPBU menggunakan nomor polisi dan kode QR yang berganti-ganti, memodifikasi tangki kendaraan, lalu mengoplos BBM bersubsidi dengan minyak lain untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Pada LPG: Memindahkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran lebih besar, lalu menjualnya sebagai LPG non-subsidi untuk mengambil selisih keuntungan.
Pada Tambang Ilegal: Mengambil pasir, batu, dan tanah uruk tanpa izin atau setelah masa izin habis, banyak beroperasi malam hari untuk menghindari pengawasan. Wilayah yang terungkap meliputi Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, hingga Kendal.
Peringatan Keras: Perusahaan Juga Diawasi
Ini yang penting — Polda Jateng tidak hanya menindak pelaku di lapangan. Kapolda menegaskan:
“Kalau nantinya terindikasi BBM subsidi ini dipakai untuk kepentingan industri, perusahaan penerima manfaat juga akan kami proses. Kami tidak akan berhenti di sini.”
Pelaku dijerat dengan ancaman pidana yang berat:
– Penyalahgunaan BBM/LPG: Pasal 55 UU Migas — penjara maksimal 6 tahun, denda hingga Rp60 miliar
– Tambang Ilegal: Pasal 158 UU Minerba — penjara maksimal 5 tahun, denda hingga Rp100 miliar
Masyarakat Diimbau Ikut Mengawasi
Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan apresiasi dan mengungkapkan setiap pembelian BBM di SPBU tercatat dalam sistem sehingga pola pembelian mencurigakan dapat segera ditelusuri.
Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan dugaan penimbunan, pengoplosan BBM/LPG, maupun aktivitas tambang ilegal terdekat ke kantor polisi atau melalui Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci utama agar subsidi tepat sasaran — kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya,” pungkas Kapolda.












