JAKARTA — Pemerintah resmi mematangkan rencana peralihan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi serba digital. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data penerima, serta mempercepat distribusi bantuan agar tepat sasaran. Meski demikian, wacana ini memicu sorotan publik terkait kesiapan akses bagi masyarakat awam teknologi.
Sistem bansos berbasis digital ini nantinya mengintegrasikan data kependudukan dengan platform transaksi elektronik. Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, menekan potensi penyimpangan di lapangan, dan memastikan setiap rupiah bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat tanpa perantara.
Di balik efisiensi yang ditawarkan, kekhawatiran timbul dari kelompok masyarakat yang berada di daerah terpencil atau minim literasi digital. Sejumlah pihak menilai keberhasilan skema baru ini sangat bergantung pada kemudahan akses aplikasi serta kesiapan infrastruktur pendukung.
“Prinsipnya bagus untuk transparansi, tetapi jangan sampai warga miskin yang gagap teknologi malah tersingkir hanya karena tidak punya smartphone atau kesulitan verifikasi data,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Pemerintah menegaskan bahwa proses transisi akan dilakukan secara bertahap. Selama masa penyesuaian, pendampingan intensif serta opsi jalur non-digital tetap disediakan di wilayah-wilayah tertentu agar seluruh target penerima manfaat tetap terjangkau.
